Menakar Kekuatan SBY….

Kamis, 4 Maret 2010 | 08:55 WIB
Tata Mustasya*

Cara yang kerap dianjurkan Karl Rove—penasihat strategi mantan Presiden Amerika Serikat George W Bush—berpotensi mengubah keseimbangan politik. Inti strateginya: serang kekuatan lawan, bukan kelemahannya.

Pesaing politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari berbagai partai politik sedang menerapkan taktik tersebut. Mereka menyerang kekuatan utama Yudhoyono di mata publik dalam kasus penalangan Bank Century, yaitu integritasnya.

Berbagai survei menunjukkan poin tersebut menjadi kelebihan SBY di depan publik dibandingkan dengan politisi lainnya. Partai Demokrat, sebagai kendaraan politik SBY, bahkan berhasil menyodok Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik yang dinilai paling bersih (LSI, 2009).

Ini menjelaskan mengapa SBY terlihat goyah saat ini. Serangan saat ini berbeda dengan serangan terhadap berbagai kelemahannya, misalnya kelambanan dia dalam mengambil keputusan dan citra sebagai afiliasi neoliberal. Publik sudah memahami dan ”menerima” berbagai kekurangan tersebut.

Tiga kelas

Sejauh mana kekuatan politik SBY untuk mengatasi serangan sekarang pertama-tama dapat dilihat dengan memahami perilaku dan karakteristik tiga kelompok masyarakat berkaitan dengan situasi ekonomi-politik.

Pertama, elite politik dan ekonomi. Karena terkait langsung dalam pembagian kekuasaan dan perburuan rente, perilaku kelompok ini sangat ditentukan oleh ”apa” dan ”seberapa besar” yang mereka dapat. Paling tidak ada tiga hal yang menjadi ajang kompetisi para elite: (1) bisnis berbasis konsesi, seperti kehutanan dan pertambangan; (2) berbagai proyek dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (3) dana badan usaha milik negara.

Kekuatan elite dalam sistem yang demokratis adalah mereka mampu mengendalikan isu apa yang bisa ”muncul”, termasuk skandal Bank Century. Secara praktis, hal itu bisa dilakukan di antaranya melalui media massa, baik dalam posisinya sebagai narasumber maupun sebagai pemilik media massa.

Thaksin Shinawatra ketika menjabat sebagai PM Thailand dituduh memboikot media yang bersikap kritis dengan mengontrol agar jaringan bisnis dan relasinya tidak memasang iklan di media tersebut.

Kelompok kedua adalah kelas menengah, di antaranya pekerja kerah putih dan mahasiswa. Secara umum, kelompok ini tertarik dengan isu-isu seperti tata kelola pemerintahan yang bersih dan aspek keadilan, isu utama dalam bail out Bank Century. Dalam beberapa kasus, kelas menengah telah menunjukkan perannya, misalnya dalam menentang kriminalisasi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan solidaritas untuk Prita.

Dengan akses terhadap media, mereka mampu memunculkan isu tertentu meskipun tetap memerlukan dukungan elite. Pengalaman menunjukkan bahwa kelas menengah di Indonesia tidak mempunyai peran menentukan secara elektoral. Partai politik yang konstituen utamanya kelas menengah selalu gagal menjadi partai politik ”tiga besar”. Namun, dalam delegitimasi atau penjatuhan rezim tertentu, kelas menengah memegang peran penting. Ini terjadi pada berakhirnya pemerintahan Soekarno, Soeharto, Habibie, dan Abdurrahman Wahid.

Kelompok ketiga adalah kelompok berpendapatan dan berpendidikan rendah. Prioritas kelompok ini adalah tersedianya pekerjaan dan kebutuhan pokok dengan harga murah. Peran mereka secara elektoral sangat kuat karena jumlah yang besar, tetapi berhenti setelah pemilu selesai. Dukungan mereka terhadap SBY, terutama, didorong oleh aneka program karitatif, seperti bantuan langsung tunai.

Dalam Pemilu 2009 dan setelahnya, SBY mencoba lebih independen terhadap elite. Yakin dengan popularitasnya, bahkan ketika koalisi terbentuk, dia memosisikan elite sebagai subordinatnya. Akses ke sumber-sumber pendanaan politik juga mulai terpusat di Partai Demokrat dan lingkar dalam SBY.

Cara seperti ini bisa efektif dilakukan saat SBY masih bisa menjaga integritasnya, terutama di kelas menengah. Sikapnya dalam kriminalisasi pimpinan KPK melukai kekuatannya yang kemudian dimanfaatkan elite yang tidak puas. Sangat penting untuk dipahami bahwa dukungan kelas menengah dan kelas bawah merupakan dukungan ”bersyarat”. Kalau kita bertanya menjelang Pemilu 2009 mengapa mereka akan memilih Yudhoyono, jawaban umum adalah, ”Kita beri kesempatan dulu untuk melanjutkan.”

Pilihan Yudhoyono

Bersikap keras mustahil dilakukan dalam kondisi kekuatannya yang tercederai. Ancaman terhadap Partai Golkar merupakan kekeliruan besar kecuali hal tersebut dilakukan dalam kerangka memecah-belah sambil melobi dan memberikan konsesi kepada partai politik (parpol) lainnya.

Strategi memecah-belah dan memberikan konsesi juga bukannya tanpa risiko, terutama untuk menghadapi Pemilu 2014. SBY dan parpol di panitia angket yang tiba-tiba berubah haluan akan kehilangan muka di depan publik, terutama kelas menengah. Masih ada pilihan lainnya, yaitu mengamputasi dan mengambinghitamkan pejabat di bawahnya, tetapi ini tampak dihindari SBY karena akan makin melemahkan pilar kekuasaannya di hadapan lawan politik.

Yang bisa dilakukan SBY pada akhirnya adalah memperbaiki kesejahteraan—terutama tersedianya lapangan kerja dan kebutuhan pokok—secara riil dalam lima tahun ke depan. Dengan itu, dia dan Partai Demokrat akan mengamankan suara kelas bawah dan juga sebagian kelas menengah di Pemilu 2014.

Itu juga untuk mengembalikan integritasnya yang terkikis di mata publik. Bisa dikatakan, SBY mesti bekerja keras dan tak bisa lagi bersandar pada citra.

—

*Tata Mustasya Analis Ekonomi Politik, Alumnus University of Turin

diambil dari kompas.com

http://nasional.kompas.com/read/2010/03/04/08551452/Menakar.Kekuatan.SBY….

Advertisement